Robohnya Universitas Kami (13): Definisi Terkini Ijazah Abal-abal

Robohnya Universitas Kami (13): Definisi Terkini Ijazah Abal-abal

Tulisan ini bukan tentang kenyataan tetapi sebuah fiksi dari seorang pejalan kaki yang setiap pagi rajin menghela pancaran sinar matahari. Meski hanya sebuah fiksi, di akhir cerita ia ternyata menyumbang suatu definisi terkini.

Hubungan antara pendidikan tinggi dan korupsi mestinya bukan sebuah misteri. Paling tidak, hampir seluruh nama yang ditangkap tangan oleh Lembaga Anti Rasuah akhir-akhir ini adalah lulusan dari jenjang pendidikan ini. Mesin pencari manapun selalu menunjukkan hasil penuh konsistensi, sepuluh koruptor paling kakap seluruhnya adalah alumni pendidikan tinggi.

Hampir tidak ada perguruan tinggi yang merasa bertanggungjawab atas praktik korupsi yang telah, sedang dan terus terjadi, kecuali yang satu ini. Sejak empat tahun lalu di setiap wisuda, perguruan tinggi swasta ini selalu mewanti-wanti kepada lulusannya agar tidak berbuat korupsi. Perguruan tinggi ini “mengancam” akan mencabut ijazah setiap alumni yang terbukti melakukan korupsi. Alhamdulillah, hingga saat ini tak satupun alumni dicabut ijazahnya karena mereka terbukti bisa menepati janji tidak melakukan tindakan tak terpuji.

Sebuah perguruan tinggi swasta, untuk memudahkan ilustrasi selanjutnya disebut perguruan tinggi “kecil”, berani “mengancam” alumni tentu karena kecintaannya kepada ibu pertiwi. Keberanian menyampaikan “ancaman” mencabut ijazah merupakan cerminan dari rasa percaya diri bahwa ia telah mendidik dengan dedikasi sangat tinggi. Status ijazahnya jelas asli dan bergengsi karena seluruh unsur akademiknya telah terpenuhi dengan tuntutan ke depan menjaga nama baik institusi. Perguruan tinggi “kecil” ini telah memberikan contoh tentang cara bernegara, mengibarkan bendera merah putih tinggi-tinggi, mengambil sikap berani berlandaskan niat suci.

Anak kecil yang terlatih hidup mandiri ternyata bisa lebih berkontribusi dari pada anak besar yang selalu minta disuapi. Si bungsu yang sering tak kebagian asupan memadai bisa mengajari sang sulung tentang cara berbakti kepada ibu yang menyusui. Melimpahnya asupan kepada si sulung ternyata telah meracuni seluruh sendi. Ia tumbuh sangat tambun seolah penuh gizi, tetapi ternyata kelincahan dan kepekaannya telah nyata-nyata mati.

Di negeri Atas Angin, sebuah perguruan tinggi besar dan berstatus negeri tak kunjung selesai menangani perkara plagiasi. Ternyata di perguruan tinggi yang didirikan oleh kerajaan Songgolangit ini, satuan waktu layanan adalah umur kandungan bayi. Bulan maret ini adalah bulan ketujuh dan mestinya ada upacara tingkeban mitoni, untuk menandai bahwa seluruh organ tubuh telah terukir sempurna membentuk utuh si jabang bayi. Pantaslah ia berkali-kali menyelenggarakan sidang komisi, mungkin maksudnya untuk membulatkan sebuah isi rekomendasi.

Rasa percaya diri itu manifestasi penguasaan medan perkara yang terkombinasi dengan penguasaan suatu kompetensi. Meski rekomendasi dari komisi akademik telah lama selesai, namun saat ini tampaknya sang perguruan tinggi belum ada tanda akan menjatuhkan sanksi karena mungkin sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Mungkin juga ada unsur rumusan rekomendasi yang disesali, padahal rekomendasi itu satu-satunya justifikasi ia melakukan eksekusi. Sejak awal saya sudah mengingatkan agar sanksi kepada terduga plagiat tetap mengacu kepada peraturan menteri.

Setiap misteri selalu menyimpan dan menyediakan kunci pembuka bagi siapapun yang rajin olah hati. Alhamdulillah, saya bersyukur ada dua (2) orang anggota komisi yang memiliki sikap ksatria sejati. Mereka sadar diri dan mampu mengambil posisi ketika membaca isi rekomendasi tidak sesuai dengan nurani. Mereka pantas menduga telah terjadi intervensi dan manipulasi terhadap rumusan sanksi yang sebelumnya disepakati.

Beda urutan beda pepesan, itulah yang turut menjelaskan sebuah urutan seringkali diperebutkan. Sesuai peraturan, sanksi untuk tindak plagiat mestinya mengikuti urutan penegasan, pembatalan dan pemberian kesempatan. Penegasan adalah sebuah langkah awal untuk memberikan kepastian bahwa benar terhadap suatu integritas akademik tertentu telah terjadi sejumlah pelanggaran. Pembatalan adalah konsekuensi logis dari langkah awal yaitu menganulir ijazah mereka yang tersebut di dalam penegasan. Langkah terakhir bersifat opsional dan atas nama sebuah wisdom, yaitu memberi kesempatan kepada terduga plagiat sekiranya mereka tertarik kembali ke jalan kebaikan.

Setahu saya, tugas utama para akademisi itu membuat yang gelap menjadi terang dan mengubah persoalan menjadi pencerahan. Saya gagal paham ketika ada perguruan tinggi besar justru ingin menciptakan ilmu anti hukum alam. Hari efektifnya dihabiskan dengan menguras pikiran untuk “bersilaturahmi” dengan peraturan agar bisa mengubah sesuatu yang sudah jelas berubah menjadi remang-remang.

Dengan mengotak-atik urutan seseorang bisa mengelabuhi masyarakat awam. Sejauh pikiran menerawang, rekomendasi komisi itu akhirnya mengambil rumusan dengan cara membalik urutan, yaitu penegasan, pemberian kesempatan dan ancaman pembatalan. Di samping membalik urutan, rumusan rekomendasi itu juga memodifikasi langkah, dari pembatalan menjadi ancaman pembatalan.

Pembalikan urutan dan modifikasi langkah sepintas akan akur dengan peraturan dan pikiran banyak orang, tetapi sejatinya ia menjadi titik awal sejarah sebuah akademisi menyesatkan ilmu pengetahuan. Skenarionya, setelah ada langkah penegasan, para terduga plagiat itu (tanpa ada pembatalan ijazah) diberi kesempatan untuk merevisi dan memperbaiki disertasi agar unsur-unsur plagiat menghilang. Baru kemudian mereka diancam ijazahnya dibatalkan manakala disertasi tidak diperbaiki dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

Tidak ada jaminan sebuah perguruan tinggi besar mampu memahami dengan baik makna istilah sanksi. Memperbaiki disertasi itu jelas bukan sanksi tetapi kewajiban seorang calon doktor ketika mereka belum dinyatakan sebagai alumni. Ancaman pembatalan ijazah juga bukan sanksi tetapi komitmen perguruan tinggi. Ancaman pembatalan ijazah oleh perguruan tinggi “kecil” kepada alumni yang kelak ada terlibat korupsi sebagaimana dinyatakan pada awal tulisan ini, atau ancaman pembatalan ijazah kepada mereka yang terlibat plagiasi, jelas bukan sanksi tetapi komitmen para akademisi.

Saya tidak tahu lagi kedalaman makna sanksi dari ancaman pembatalan ijazah yang satu ini. Komisi akademik merekomendasi sebuah ultimatum kepada terduga plagiat yang setelah diberi kesempatan tidak kunjung memperbaiki disertasi. Rasanya ini bukan sanksi apalagi bergengsi karena ia sudah menjadi barang pasti.

Sebuah perguruan tinggi besar sedang mempertontonkan lakon budaya akademik mati. Ketika tiba saatnya untuk mengambil tindakan menjatuhkan sanksi pada kasus plagiasi, ia malah melakukan ekstrapolasi dengan menerbitkan ancaman lagi bagi mereka yang tidak memperbaiki disertasi. Saya boleh berandai-andai, nanti ketika disertasi tidak diperbaiki, paling-paling ia hanya bisa mengancam lagi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa sanksi adalah imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Jelas bahwa bentuk dan spesifikasi sanksi harus bersumber dari klausul yang secara eksplisit tersebut di dalam peraturan perundangan, dan bukan hasil permufakatan para anggota komisi dan ahli nujum. Pasal 12 huruf g Permendiknas no 17 tahun 2010 bahwa sanksi tindak plagiat adalah pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus, jelas bukan klausul penyebab pikun.

Rumusan rekomendasi dengan urutan terbalik sejatinya bukan sanksi, tetapi paparan narasi intitusi yang kehilangan rasa percaya diri. Berabad yang lalu di serat Kalatidha, Raden Ngabehi Ronggowarsito melukiskan hal tersebut sebagai Amenangi Jaman Edan, Ewuh Oyo ing Pambudi. Sebuah perguruan tinggi besar lagi negeri sedang terjebak ke dalam situasi Ewuh Oyo ing Pambudi, serba salah dan serba sulit apapun sanksi yang hendak dieksekusi.

Bait terakhir menutup serat Kalatidha dengan wasiat begja-begjane kang lali, luwih begja kang eling lawan waspada. Dalam situasi serba salah tersebut, para leluhur memberikan pitutur bahwa kemenangan bisa dimiliki oleh mereka yang sedang lupa, namun keberuntungan sejati akan selalu memihak kepada yang ingat (iman) dan waspada. Kata eling dalam konteks ini merupakan bentuk totalitas sadar diri menuruti panggilan hati nurani.

Di dalam kamus kbbionline, abal-abal dinyatakan sebagai ecek-ecek, palsu, murahan dan umumnya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak berkualitas. Tampaknya istilah ini sangat cocok untuk menggambarkan kualitas ijazah doktor yang sudah diterbitkan secara resmi tetapi disertasinya masih harus diperbaiki dan dibahas. Ijazah abal-abal adalah termasuk dan tidak terbatas pada ijazah yang ketika diterbitkan persyaratan akademiknya belum tuntas.

Supriadi Rustad, Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti; Guru Besar Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.

Share0
Share0
http://supriadirustad.blog.dinus.ac.id/2018/04/02/robohnya-universitas-kami-13-definisi-terkini-ijazah-abal-abal/
Share

3 thoughts on “Robohnya Universitas Kami (13): Definisi Terkini Ijazah Abal-abal

  1. Skandal plagiasi sebuah perguruan tinggi besar dan berstatus negeri di negeri Atas Angin ini mudahan tidak gone with the wind. Semoga Prof tak lelah dipukul jemu untuk menuturkannya dengan ‘enak dibaca dan perlu’ (slogan Tempo doeloe).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *