“Udang Besar” di Balik Ijazah Abal-abal ?>

“Udang Besar” di Balik Ijazah Abal-abal

Hipotesis saya tentang motif utama penerbitan ijazah abal-abal selalu terbukti dan belum pernah meleset. Berjalan menyusuri lorong gelap perguruan tinggi di Tanah Air, besar-kecil, negeri-swasta, Jawa-luar Jawa, saya selalu menemukan simpulan sama: setiap kejahatan akademik jenis ini selalu berkorelasi dengan motif untuk mencari keuntungan finansial, baik secara pribadi maupun kelompok.

Barangkali simpulan sementara ini bisa dikatagorikan sebagai tacit knowledge, karena merupakan “ilmu lapangan” yang  saya peroleh di luar perkuliahan.

Penerbitan ijazah abal-abal merupakan titik temu dua pihak berkepentingan yang saling mendapatkan keuntungan, yaitu penyedia dan pengguna. Pihak penyedia memandang pendidikan sebagai kegiatan bisnis semata dan tidak ada sangkut pautnya dengan tujuan pendidikan. Kemungkinan mereka merasa telah mengeluarkan investasi besar untuk mendapatkan legalitas formal sebagai penyelenggara perguruan tinggi. Sementara pihak pengguna selalu mencari cara cepat untuk memperoleh promosi, baik secara struktural maupun kultural, mengingat persaingan untuk mendapatkan promosi jabatan dan status semakin tajam.

Pada awal 2017 publik dikejutkan oleh maraknya pemberitaan praktik jual beli jabatan. Tiga minggu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta telah terjadi transaksi jual-beli jabatan di Kabupaten Klaten secara terorganisasi yang dikomandani sang bupati. Seorang aktivis organisasi masyarakat meneliti dan memprediksi praktik semacam ini tidak hanya terjadi di satu kabupaten, tetapi juga di daerah lain dengan omzet tak kurang dari Rp40 triliun. Belum reda berita jual-beli jabatan, publik dikejutkan lagi oleh kasus pembunuhan yang sedang diusut polisi yang diduga berkaitan dengan jual-beli jabatan jaksa.

Sebagaimana bisnis jabatan, bisnis ijazah abal-abal juga berakar dari penyakit masyarakat yang mengedepankan sikap mental menerabas. Ini merupakan sikap mental anti perjuangan dan kerja keras. Setiap kebijakan yang menuntut mutu tinggi dan kerja keras selalu dimusuhi dengan dalih “menzalimi”, “mempersulit”, dan sebagainya. Bahkan sebuah kebijakan bagus agar profesor berkinerja lebih produktif pun disikapi serupa.

Bisnis jabatan dan bisnis ijazah saling berkait erat. Ijazah merupakan syarat penting bagi seseorang untuk memperoleh promosi jabatan. Yang belakangan ini semakin seksi adalah bisnis ijazah pascasarjana hingga doktor. Bisa dimaklumi karena jenjang ini merupakan jenjang strategis untuk menapaki karier elite dan jabatan tinggi, termasuk sejumlah posisi di perguruan tinggi.

Payung Hukum

Komersialisasi pendidikan tinggi merupakan tindakan yang jelas dilarang, karena melanggar undang-undang. Pasal 60 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi manyatakan bahwa PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan hukum yang berpinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Ini adalah prinsip nirlaba di tingkat badan penyelengara (yayasan). Sesuai dengan undang-undang, yayasan sebagai badan penyelenggara tidak dibenarkan menggunakan dalih menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk memperoleh keuntungan. Maknanya, dari setiap “keuntungan” yang diperoleh oleh badan penyelenggara harus diinvestasikan dalam berbagai bentuk layanan pendidikan tinggi.

 

Pasal 63 juga menyatakan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntablitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektifitas dan efisiensi. Ini merupakan prinsip nirlaba pada tataran pengelola. Baik sebagai pribadi maupun kelompok, pengelola perguruan tinggi tidak dibenarkan memanfaatkan perguruan tinggi untuk mencari keuntungan finansial bagi pribadi dan kelompoknya.

Badan penyelenggara, pengelola, dan  pribadi atau kelompok tidak dibenarkan mencari keuntungan finansial melalui pendidikan tinggi. Sayangnya hingga kini secara hukum belum ada instrumen untuk mengendalikan prinsip nirlaba baik di tingkat pengelola maupun badan penyelenggara.  Ini menjadi pekerjaan rumah Tim Evaluasi Kinerja Akademik (Tim EKA) untuk memasukkan klausul pelanggaran prinsip nirlaba ini sebagai pelanggaran administrasi berat pada perumusan peraturan berikutnya.

Omzet Miliaran Rupiah

Hipotesis kedua, kejahatan akademik untuk memperoleh keuntungan finansial selalu melibatkan jumlah dana besar. Berdasarkan kasus-kasus yang saya temui, omzet kejahatan ini bernilai puluhan miliar hingga ratusan miliar rupiah. Umumnya kejahatan itu dilakukan secara sengaja, massif, dan sistematis. Hampir belum pernah kami temukan kejahatan akademik yang hanya melibatkan segelintir  “korban”.

Contoh kasus adalah  wisuda abal-abal di Pondok Cabe pada September 2015 oleh sebuah badan penyelenggara yang izinnya sudah dicabut Menteri. Dengan  tarif Rp15 juta per ijazah (hasil wawancara dengan mas Rusdi, samaran) dan jumlah peserta 1.300 orang, pada kasus ini uang yang beredar dalam satu kali wisuda mencapai Rp19,5 miliar. Kebetulan saat itu saya menginap sekitar 100 m dari lokasi wisuda dan menyaksikan dari dekat cara kelompok itu mengorganisasi kerja. Praktis kegiatan dimulai menjelang tengah malam hingga siang wisuda selesai dan berlangsung  hanya dalam waktu 12 jam.

Kasus kedua terjadi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur yang setiap tahun meluluskan 500 magister meski tiap tahun mengaku hanya merima 50 mahasiswa. Dengan asumsi biaya studi S2 sekira Rp40 juta per tahun, maka uang yang beredar dari kejahatan akademik ini sekira Rp18 miliar. Perlu dimaklumi bahwa angka-angka yang disajikan pada kedua kasus ini berasal dari data berita acara evaluasi yang sudah ditandatangani oleh perguruan tinggi dan Tim EKA, juga Kopertis.

Contoh kasus yang dipaparkan di atas mewakili kejahatan akademik yang dilakukan secara berjamaah oleh badan penyelenggara (yayasan) dan pengelola (pemimpin perguruan tinggi). Akhirnya melalui wawancara mendalam pada sejumlah kasus, terungkap bahwa pengelola merupakan unsur yang tidak berdaya dan keputusan manajemen diambil langsung oleh pemilik yayasan. Bahkan ada satu perguruan tinggi di Jakarta yang pencetakan ijazahnya dilakukan oleh yayasan. Ibarat permainan sepakbola telah terjadi off side, di mana yayasan sebagai badan penyelenggara telah melampaui kewenangannya memasuki ranah akademik yang menjadi kawasan otonomi perguruan tinggi.

Pergeseran Modus

Hipotesis ketiga, modus kejahatan akademik yang terkait dengan ijazah abal-abal memiliki varian yang menarik. Ada tiga jenis data yang perlu dicermati untuk mengungkapnya, yaitu data pada Pangkalan Data Dikti, data master akademik di perguruan tinggi, dan data keuangan mahasiswa (pembayaran SPP). Saya mengamati sekarang telah terjadi pergeseran modus dari manipulasi data PD Dikti ke manipulasi data internal.

Pada awal-awal berlakunya PD Dikti, banyak data disembunyikan oleh perguruan tinggi “nakal” untuk menghindari angka rasio dosen-mahasiswa yang terdeteksi secara online. Jika angka rasio-dosen mahasiswa tidak memenuhi standar, maka izin perpanjangan prodi tidak bisa diterbitkan. Ringkasnya,, ketika itu perguruan tinggi lebih memilih modus tidak melaporkan sejumlah mahasiswanya ke PD Dikti daripada rasio dosen-mahasiswa bermasalah.

Modus penyimpangan selalu dinamis, menyesuaikan kebijakan yang sedang berlaku. Ketika kebijakan  perpanjangan izin prodi dihapus pada 2014, perguruan tinggi tadi berlomba-lomba melaporkan jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya ke PD Dikti dengan harapan memperoleh legalitas dari pemerintah. Pengelola yang “nakal” punya kesempatan “bermain” dengan cara menerima peserta sebanyak-banyaknya dan melaporkannya ke PD Dikti. Apalagi ketika itu juga diwacanakan penerbitan nomor ijazah secara nasional yang dibangkitkan secara otomatis melalui PD Dikti.

Contoh kasus pergerseran modus ini bisa diikuti dari kisah berikut.  Suatu malam pada bulan Agustus 2015, saya menerima pesan penting dari pihak manajemen baru sebuah universitas yang baru saja dinonaktifkan statusnya. Beritanya sungguh mengejutkan: universitas ini menyatakan telah mengamputasi lebih dari 8.000 mahasiswa yang terdaftar pada PD Dikti. Berani sekali rektor dan jajarannya yang belum genap satu minggu dilantik telah mengambil keputusan senekat itu.

Kebebasan melaporkan data ke PD Dikti rupanya telah disalahgunakan. Sebelumnya, kunjungan tim ke perguruan tinggi ini berawal dari pencermatan terhadap PD Dikti, terutama data rasio dosen-mahasiswa yang sangat ekstrem. Sejumlah prodi tercatat memiliki  rasio 1:400, bahkan ada prodi yang memiliki rasio 1:700. Artinya, satu dosen membimbing 700 mahasiswa. Perguruan tinggi berpendapat bahwa dengan mendaftarkan  mahasiswa ke PD Dikti maka keabsahan mahasiswa terjamin.

Pada akhir Agustus 2015, tim berkunjung untuk kedua kalinya. Seingat saya waktunya hampir bersamaan dengan kunjungan surveilen rombongan asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ke perguruan tinggi ini. Maklum, kami dan teman-teman BAN PT saling tukar informasi. Pada kunjungan yang kedua ini kami mendapati modus kejahatan akademik telah bergeser.

Penyimpangan  akademik di universitas ini dilakukan oleh pengelola tanpa sepengetahuan yayasan sebagai badan penyelenggara. Jumlah mahasiswa yang dilaporkan ke PD Dikti berbeda dari jumlah mahasiswa yang dilaporkan ke yayasan. Semua peserta dilaporkan ke PD Dikti sebagai mahasiswa, namun hanya sebagian yang dilaporkan ke badan penyelenggara. Dalam hal ini, pengelola bermain off side, karena bertindak melampaui kewenangannya. Pengelola membentuk sejumlah koordinator lapangan kelas jauh yang tugasnya antara lain menerima pembayaran SPP dan uang studi para mahasiswa.

Universitas ini telah meletakkan “fondasi kokoh” terhadap bangunan teori tentang motif utama ijazah abal-abal. Dengan tangkas manajemen baru perguruan tinggi ini membuat definisi yang “cerdas” tentang mahasiswa yang sah. Mahasiswa dinyatakan sah statusnya manakala ia memiliki bukti pembayaran ke rekening institusi yang sah (rekening yayasan). Ternyata lebih dari 8.000 mahasiswa yang notabene terdaftar di PD Dikti tidak bisa menunjukkan data tersebut. Meski mereka memiliki bukti pembayaran yang diterbitkan oleh perorangan atau koordinator lapangan,  manajemen baru universitas mengambil keputusan tidak mengakui status mahasiswa tersebut. Faktanya, hingga kini tidak ada gugatan terhadap keputusan itu, dan kini universitas ini melangkah dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi.

Berangkat dari kenyataan itu, definisi tentang mahasiswa yang sah perlu dibakukan. Status seorang mahasiswa terdaftar pada PD Dikti ternyata bukan satu-satunya definisi untuk menyatakan mahasiswa tersebut sebagai mahasiswa yang sah. Pengalaman menunjukkan bahwa pelaporan akademik mahasiswa ke PD Dikti tidak selalu dibarengi pelaporan aspek keuangannya secara akuntabel. Dengan adanya sistem feeder saat ini, pemasukan data ke PD Dikti begitu leluasa, termasuk pemasukan peserta yang tidak mengikuti kegiatan akademik dan/atau menyelesaikan administrasi keuangan secara sah.

Kejahatan akademik dengan motif keuntungan finansial harus ditangani secara cermat. Jika kasusnya terjadi di perguruan tinggi swasta, tangan kementerian hanya bisa mengusut pelanggaran akademiknya. Aspek keuangan jelas menjadi domain sengketa para pihak yang bertransaksi, yaitu mahasiswa dan pengelola. Karena tiap-tiap pihak merasa sebagai pelanggar, penyelesaiannya pun bisa lebih mudah dan luwes sesuai dengan kesepakatan atau “adat” yang berlaku, dan jarang masuk ranah sengketa pidana atau perdata.

Di perguruan tinggi negeri, perbedaan antara data pelaporan akademik dan keuangan bisa berakibat fatal. Jika pembayaran mahasiswa tidak dilakukan melalui rekening sah institusi, maka mahasiswa tersebut atau alumni (jika telah lulus) terancam tidak sah status kemahasiswaannya. Apalagi jika memang terbukti dana yang berasal dari mahasiswa benar-benar tidak masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perguruan tinggi itu.

Ketika ada perbedaan data akademik dan keuangan, maka laporan keuangan sebuah perguruan tinggi dapat dikatakan tidak akuntabel. Pembukaan dan penggunaan rekening instansi pemerintah telah diatur di dalam Permenkeu  No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. Penggunaan rekening yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut jelas tidak dibenarkan dan dapat dikatagorikan sebagai rekening liar (selain rekening sah institusi). Praktik semacam ini dapat mengarah kepada pungutan liar yang merupakan salah satu modus korupsi. Semoga perguruan tinggi kita ke depan bisa menata diri, mengambil jalan lurus dengan benar-benar mengamalkan prinsip nirlaba.

Supriadi Rustad, Tim Evaluasi Kinerja Akademik Perguruan Tinggi Kemenristekdikti

Share0
Share0
http://supriadirustad.blog.dinus.ac.id/2017/02/06/udang-besar-di-balik-ijazah-abal-abal/
Share

4 thoughts on ““Udang Besar” di Balik Ijazah Abal-abal

  1. Kalau sungguh2 mudah ditelusuri dengan melihat ketidakwajaran kekayaan pegawi/staf . Contoh saja di UHO misalnya ada yang hanya kepala UPT golongan 3 tapi rumahnya megah dan mobilnya mewah melebihi professor bahkan ada yang masih honorer tapi mengalahkan dosen doktor golongan IVc. Hal ini patut dicurigai ikut bermain “udang besar” dan berkontribusi dalam carut marutnya sistem di Uho karna menguntungkan orang2 ini. Mari lanjutkan pemeriksaan semua penyimpangan terutama keuangan bila perlu libatkan KPK. Kalau ada yang memiliki kekayaan tak wajar investigasi biar jadi pelajaran buat semuanya untuk Uho lebih maju ke depan. Bravo plt. rektor Uho

  2. Kalau sungguh2 mudah ditelusuri dengan melihat ketidakwajaran kekayaan pegawi/staf . Contoh saja di UHO misalnya ada yang hanya kepala UPT golongan 3 tapi rumahnya megah dan mobilnya mewah melebihi professor bahkan ada yang masih honorer tapi mengalahkan dosen doktor golongan IVc. Hal ini patut dicurigai ikut bermain “udang besar” dan berkontribusi dalam carut marutnya sistem di Uho karna menguntungkan orang2 ini. Mari lanjutkan pemeriksaan semua penyimpangan terutama keuangan bila perlu libatkan KPK. Kalau ada yang memiliki kekayaan tak wajar investigasi biar jadi pelajaran buat semuanya untuk Uho lebih maju ke depan. Bravo plt. rektor Uho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *